Jakarta, Morindonews.co.id – Penjabat (Pj) Bupati Morowali, Ir. H. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr., MP, sukses memaparkan capaian kinerjanya selama periode triwulan I tahun 2023 dalam rapat evaluasi di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jl. Medan Merdeka Timur No. 8 Jakarta, Jumat (12/01/24).
Dalam Rapat Evaluasi tersebut, Pj Bupati Morowali didampingi sejumlah Pejabat diantaranya Sekda Morowali, Drs. Yusman Mahbub, M.Si, Asisten Administrasi dan Umum, Husban Laonu, SP., M.Si, Plt. Kaban BKPSDM Dr. Hj. St Asma Ul husna Syah, SE, M.M, M.SI, Kepala Bappelitbangda, Hasyim, SP, Kepala BPKAD, Alamsyah, S.STP., M.Ec.Dev, Kadis Sosial, Arifin Lakane, S.Pd., M.Pd, Kadis Pendidikan, Amir Amirudin, S.Pd., MM, Kadis Kesehatan, Ashar Ma’aruf, SE., M.Si, Kadis PUPRD, Rustam Sabalio, ST., MT, Inspektur Daerah, Afridin, SH., M.SA, Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Rais Lamusa, Kabag Tapem, Asep Haerudin, Kabag Pembangunan, Wirda Rosanti, Kabag Hukum, Bahdin Baid, SH., MH, Kabag Prokopim, Rahmawati Lewa, SH., M.Si, dan Kabag Umum, Arifin Ukasa, S.Sos., M.M.
Berikut paparan Pj Bupati, H. Rachmansyah Ismail terhadap 10 indikator prioritas.
Pertama, Indikator Kesehatan. Tercatat 95 orang dokter, terdiri dari 31 dokter spesialis, 14 dokter gigi, dan 50 dokter umum. Tidak hanya itu, Pemkab Morowali juga berhasil melaksanakan kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar dalam penyediaan dokter spesialis, dan juga mengadakan kerjasama dengan dokter kontrak non PNS.
Kedua Indikator penanganan stunting, tercatat 648 jiwa yang mengalami stunting, namun, Pemkab Morowali berhasil memberikan makanan tambahan pada balita dengan anggaran senilai Rp. 16.500,-/orang selama 90 hari, melakukan pendampingan balita stunting dan keluarga berisiko stunting, dan mengadakan konsolidasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Indikator Ketiga, Layanan Publik, Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama, sehingga Pemkab Morowali membuat standar operasional prosedur layanan publik dan melaksanakan sosialisasi layanan publik di berbagai sektor seperti, kesehatan, Ketenagakerjaan, Perizinan, dan layanan Kependudukan.
Keempat, Indikator kemiskinan ekstrim: kemiskinan ekstrim mengalami penurunan dari 3.674 jiwa menjadi 512 jiwa, hal tersebut disebabkan adanya sejumlah upaya yang telah dilakukan yakni: verifikasi dan pemutakhiran data P3KE, menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, meminimalkan kantong kemiskinan, mengadakan rapat teknis penghapusan data kemiskinan ekstrim, pemberian jadup miskin ekstrim senilai 2,3 Milyar Rupiah untuk 512 orang miskin ekstrim, pemberian bantuan usaha bagi masyarakat miskin senilai 1,4 Milyar Rupiah bagi 145 KK dengan jumlah maksimal 10 juta rupiah per KK.
